Pengertian Demokrasi Terpimpin, Ciri, Tujuan Latar Belakang

Posted on

Pengertian Demokrasi Terpimpin, Ciri, Tujuan Latar Belakang – Apakah kalian ernah mendengar tentang demokrasi terpimpin? Pada kesempatan kali ini Studinews.co.id akan menjelaskan tentang perngertian dari demokrasi terpimin serta ciri dan tujuan latar belakang dari demokarasi terpimpin. Mari simak penjelasan berikut ini.

Pengertian Demokrasi Terpimpin, Ciri, Tujuan Latar Belakang

Mari kita bahas bersama terlebih dahulu mengenai demokrasi terpimin.

Pengertian Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin adalah suatu sistem dalam demokrasi sebagaimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat oleh satu pemimpin negara, Pada saat itu di pimpin oleh Presiden Soekarno.

Konsep dari sistem Demokrasi Terpimpin yaitu untuk pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada 10 November 1956.

Tujuan Demokrasi Terpimpin

  • Sebagai pengganti demokrasi liberal yang mana pada saat itu dianggap tidak stabil untuk negara Indonesia.
  • Sebagai peningkat dalam kekuasaan presiden pada saat itu sebagaimana pada awalnya hanya sebatas sebagai kepala negara yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi.

Ciri – Ciri Demokrasi Terpimpin

1. Kekuasaan Presiden

Dalam sistem demokrasi terpimpin, presiden sendiri berperan sebagai penguasa tertinggi dalam suatu negara. Di Indonesia sistem pemerintahan ini sudah mulai berjalan pada 5 Juli 1959, yang mana negara Indonesia berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno pada saat itu.

Dengan di berlakukannya sistem demokrasi terpimpin, presiden Soekarno pada saat itu bisa mengubah berbagai peran dari wakil rakyat yang dianggap tidak sejalan dengan keinginannya, khususnya pada bidang politik.

2. Peran Partai Politik Terbatas

Pada masa berlakunya sistem demokrasi ini, peran partai di bidang politik menjadi terbatas. Keberadaan partai politik seolah-olah hanya sebagai pendukung berbagai kebijakan presiden Soekarno.

3. Peran Militer Semakin Besar

Pada masa demokrasi terpimpin, peran militer sendir di Indonesia menjadi sangat kuat. Pada masa itu militer mempunyai dua fungsi (dwifungsi), yaitu sebagai garda depat i pertahanan negara serta berperan dalam pemerintahan. Kuatnya peran militer terhadap pemerintahan ternyata dapat mengakibatkan kekacauan politik di Indonesia.

4. Paham Komunisme Berkembang

Pada masa itu, hubungan  Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) sendiri menjadi semakin baik. Dukungan PKI pada Presiden Soekarno dimanfaatkan dengan baik sehingga hal ini membuat paham komunisme menjadi berkembang pesat pada masa itu.

5. Anti Kebebasan Pers

Pers yang berperansebagai penyambung antara suara rakyat dalam sistem politik dibatasi oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terhadap pers membuat sebagian besar media lebih memilih untuk menutup diri dan tidak berani untuk mengedarkan berita sebab adanya ancaman dicekal.

6. Sentralisasi Pemerintah Pusat

Sistem demokrasi ini menimbulkan ketidakadilan, yang mana salah satunya yaitu pemerintahan yang dikuasai sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pusat. Peran partai politik menjadi semakin tidak jelas dalam pemerintahan sehingga hal ini menjadi timbulnya kekacauan.

7. Terjadi Pelanggaran HAM

Kebebasan pers yang terkekang, sentralisasi pemerintah pusat, serta peran militer yang menjadi sangat besar juga berdampak dalam meningkatnya tindakan semena-mena pada masyarakat. Pelanggaran HAM juga sering dilakukan oleh pemerintah apabila kedapatan masyarakat yang menentang kebijakan dari pemerintah.

Latar belakang Demokrasi Terpimpin

Masa Demokrasi Terpimpin untuk pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno sebagai mana diawali oleh anjuran Soekarno agar Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945.

Namun usulan tersebut malah menimbulkan sejumlah pro dan kontra di dalam anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut, selanjutnya diadakannya pemungutan suara yang mana pemilihan suara ini diikuti seluruh anggota konstituante.

Pemungutan suara dilakukan guna mengatasi konflik yang timbul akibat dari pro kontra sehingga diperlukan usulan Presiden Soekarno tersebut.

Konsep pencetusan demokrasi terpimpin berisi :

  • Segi Keamanan Nasional : Timbulnya gerakan separatis yang terjadi pada masa demokrasi liberal, sehingga menimbulkan ketidakstabilan negara.
  • Segi Perekonomian : Seringnya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal sehingga menyebabkan program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat berjalan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi menjadi tersendat.
  • Segi Politik : Konstituante gagal untuk menyusun Undang Undang Dasar baru dalam menggantikan UUDS 1950.

Oleh sebab itu, maka tercetusnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1950, yang isinya tentang beberapa hal sebagai berikut:

  • Tidak berlaku lagi UUDS 1950
  • Berlakunya kembali UUD 1945
  • Pembubaran konstituante
  • Pembentukan MPRS dan DPAS

Pelaksanaan demokrasi terpimpin berlandaskan sistem pemerintahan presidensiil, ada 2 hal yang menjadikan dasar pemerintah yang mana diantaranya adalah:

  • Presiden Berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.
  • Para menteri di bawah wewenang dari presiden serta bertanggung jawab terhadap Presiden.

Pengertian Demokrasi Terpimpin, Ciri, Tujuan Latar Belakang

Dampak Positif Demokrasi Terpimpin

  • Negara terhindar dari perpecahan serta krisis yang tak berkelanjutan.
  • UUD 1945 kembali sebagai pedoman untuk menjalankan pemerintahan.
  • Awal dari terbentuknya Lembaga Tinggi Negara, yaitu MPRS dan DPAS.

Dampak Negatif Demokrasi Terpimpin

  • Presiden, MPR, serta lembaga tinggi lainnya mempunyai kekuasaan yang besar sehingga hal ini menimbulkan potensi penyalahgunaan.
  • Berlakunya Dwifungsi Militer yang membuat Militer dapat ikut berpolitik.

Demikianlah penjelasan terlengkap mengenai Pengertian Demokrasi Terpimpin, Ciri, Tujuan Latar Belakang. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi para pembaca. Terima Kasih.